Coffee farmers as Green MSMEs can apply SDG-based global value chains (GVC) in order to open up a... more Coffee farmers as Green MSMEs can apply SDG-based global value chains (GVC) in order to open up a wider share of the export market. During the 2009-2018 period, there was a significant decline in the share of Indonesia's coffee exports, but on the other hand, the impact on the formation of the GDP of plantation crops seemed insignificant. The study attempts to map this problem by analyzing the relationship between the variables that play a role in the formation of GDP (as the dependent variable), namely the volume of coffee production, the export value of coffee, the export price of coffee, and the MSME investment credit during the 2009-2018 period. This research uses a quantitative based approach to obtain multiple linear regression models that can map research problems. Based on statistical tests, the research variables have a positive and significant contribution to the increase in the GDP of plantation crops. The implication of the results is the trend of declining exports s...
Pelabuhan Internasional Patimban dibangun oleh Dirjen Perhubungan Laut bekerjasama dengan Japan I... more Pelabuhan Internasional Patimban dibangun oleh Dirjen Perhubungan Laut bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Proyek ini mencakup backup area ± 356,23 ha dan jalan akses ± 15,79 Ha, yang meliputi desa-desa di Kecamatan Pusakanagara dan Kecamatan Pusakajaya di Kabupaten Subang. Pembangunan pelabuhan dan jalan akses pelabuhan akan memiliki dampak potensial terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat. Guna menghindari dampak negatif dari pembangunan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi, pihak pengembang harus menyampaikan informasi tentang pembangunan dalam bentuk sosialisasi terhadap masyarakat terdampak, khususnya kelompok yang rentan (perempuan dan anak-anak). Penelitian ini bertujuan melakukan audit komunikasi guna mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi pembangunan pelabuhan Patimban yang dilakukan pihak pengembang. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-method, yaitu pendekatan kualitatif des...
This research aim to analyze the effect of operating diversification, geographic diversification,... more This research aim to analyze the effect of operating diversification, geographic diversification, and company size on earnings management. The population in this research are sector consumer goods industry on manufacturing companies which listed in Indonesian Stock Exchange for period on 2010-2013 with sample number are 17 companies that acquired by using purposive sampling method. The method of research analysis was used multiple regression analysis with SPSS 20 program. The result showed that the operating diversification has significant effect on earnings management, geographic diversification has no significant effect on earnings management, and company size has significant effect on earnings management. Keyword: operating diversification, geographic diversification, company size, and earnings management.
Bappenas memperkirakan untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dal... more Bappenas memperkirakan untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJM Nasional tahun 2015 – 2019, dana yang diperlukan mencapai Rp5.452 trilliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah pusat dan daerah hanya mampu untuk menyediakan dana sebesar Rp1.131 triliun, sisanya dari skema pendanaan alternatif seperti skema KPBU. Langkah penting terkait KPBU yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diterbitkannya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Salah satu perubahan penting dalam peraturan yang baru ini adalah perluasan jenis proyek yang dapat dikerjasamakan. Dalam peraturan baru ini, selain proyek infrastuktur ekonomi, proyek insfrastruktur sosial pun dapat dikerjasamakan. Termasuk memungkinkan mekanisme pembayaran yang berasal dari ketersediaan layanan. Sumber pengembalian jenis ini biasanya digunakan untuk infrastruktur sosial.Meskipun peraturan-perundangan yang mendukung ...
Ringkasan (executive summary) rencana pengembangan kawasan perdesaan (RPKP) Agroforestry Kopi (Ja... more Ringkasan (executive summary) rencana pengembangan kawasan perdesaan (RPKP) Agroforestry Kopi (Java Preanger Coffee) di Kabupaten Bandung, adalah kegiatan penelitian yang didanai APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2016. Kawasan perdesaan tersebut diharapkan menjadi percontohan bagi kawasan perdesaan budi daya agroforestry Kopi, khususnya yang merupakan indikasi geografis di daerahnya.
Keputusan Lengkap Mahkamah Konstitusi beserta dasar keputusannya dalam pembatalan UU No. 17/2012 ... more Keputusan Lengkap Mahkamah Konstitusi beserta dasar keputusannya dalam pembatalan UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan d... more Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. SIPD meliputi : 1. Data Berbasis Elektronik/e-Database, adalah aplikasi yang mendokumentasikan serta mengadministrasikan data dan informasi kondisi daerah berbasis daring. 2. Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah merumuskan kebijkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring. 3. Evaluasi Berbasis Elektronik/e-Monev adalah aplikasi yang digunakan untuk menilai dan mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis daring. 4. Pelaporan Berbasis Elektronik/e-Reporting adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun dokumen analisis pembangunan daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis daring.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , 2018
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya
disingkat SPBE, di Instansi... more Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sekretariat Negara Pemerintah Republik Indonesia, 2018
Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah dasar peraturan ... more Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah dasar peraturan penerapan SPBE di seluruh tingkatan pemerintahan di Indonesia, mulai dari tingkat Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kelurahan, dan Desa.
Peraturan Pemerintah No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah adalah landasan pelaksanaan inovasi pemer... more Peraturan Pemerintah No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah adalah landasan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah. (Government Regulation No. 38/2017 is basis for implementation of innovation of local government and community in improvement of Public Services; empowerment and community participation; and increasing regional competitiveness).
Peraturan Presiden No. 59/2017 mengatur mengenai pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkel... more Peraturan Presiden No. 59/2017 mengatur mengenai pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah. (This President Regulation No. 59/2017 regulates the implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia from central government to regional level).
Coffee farmers as Green MSMEs can apply SDG-based global value chains (GVC) in order to open up a... more Coffee farmers as Green MSMEs can apply SDG-based global value chains (GVC) in order to open up a wider share of the export market. During the 2009-2018 period, there was a significant decline in the share of Indonesia's coffee exports, but on the other hand, the impact on the formation of the GDP of plantation crops seemed insignificant. The study attempts to map this problem by analyzing the relationship between the variables that play a role in the formation of GDP (as the dependent variable), namely the volume of coffee production, the export value of coffee, the export price of coffee, and the MSME investment credit during the 2009-2018 period. This research uses a quantitative based approach to obtain multiple linear regression models that can map research problems. Based on statistical tests, the research variables have a positive and significant contribution to the increase in the GDP of plantation crops. The implication of the results is the trend of declining exports s...
Pelabuhan Internasional Patimban dibangun oleh Dirjen Perhubungan Laut bekerjasama dengan Japan I... more Pelabuhan Internasional Patimban dibangun oleh Dirjen Perhubungan Laut bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Proyek ini mencakup backup area ± 356,23 ha dan jalan akses ± 15,79 Ha, yang meliputi desa-desa di Kecamatan Pusakanagara dan Kecamatan Pusakajaya di Kabupaten Subang. Pembangunan pelabuhan dan jalan akses pelabuhan akan memiliki dampak potensial terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat. Guna menghindari dampak negatif dari pembangunan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi, pihak pengembang harus menyampaikan informasi tentang pembangunan dalam bentuk sosialisasi terhadap masyarakat terdampak, khususnya kelompok yang rentan (perempuan dan anak-anak). Penelitian ini bertujuan melakukan audit komunikasi guna mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi pembangunan pelabuhan Patimban yang dilakukan pihak pengembang. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-method, yaitu pendekatan kualitatif des...
This research aim to analyze the effect of operating diversification, geographic diversification,... more This research aim to analyze the effect of operating diversification, geographic diversification, and company size on earnings management. The population in this research are sector consumer goods industry on manufacturing companies which listed in Indonesian Stock Exchange for period on 2010-2013 with sample number are 17 companies that acquired by using purposive sampling method. The method of research analysis was used multiple regression analysis with SPSS 20 program. The result showed that the operating diversification has significant effect on earnings management, geographic diversification has no significant effect on earnings management, and company size has significant effect on earnings management. Keyword: operating diversification, geographic diversification, company size, and earnings management.
Bappenas memperkirakan untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dal... more Bappenas memperkirakan untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJM Nasional tahun 2015 – 2019, dana yang diperlukan mencapai Rp5.452 trilliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah pusat dan daerah hanya mampu untuk menyediakan dana sebesar Rp1.131 triliun, sisanya dari skema pendanaan alternatif seperti skema KPBU. Langkah penting terkait KPBU yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diterbitkannya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Salah satu perubahan penting dalam peraturan yang baru ini adalah perluasan jenis proyek yang dapat dikerjasamakan. Dalam peraturan baru ini, selain proyek infrastuktur ekonomi, proyek insfrastruktur sosial pun dapat dikerjasamakan. Termasuk memungkinkan mekanisme pembayaran yang berasal dari ketersediaan layanan. Sumber pengembalian jenis ini biasanya digunakan untuk infrastruktur sosial.Meskipun peraturan-perundangan yang mendukung ...
Ringkasan (executive summary) rencana pengembangan kawasan perdesaan (RPKP) Agroforestry Kopi (Ja... more Ringkasan (executive summary) rencana pengembangan kawasan perdesaan (RPKP) Agroforestry Kopi (Java Preanger Coffee) di Kabupaten Bandung, adalah kegiatan penelitian yang didanai APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2016. Kawasan perdesaan tersebut diharapkan menjadi percontohan bagi kawasan perdesaan budi daya agroforestry Kopi, khususnya yang merupakan indikasi geografis di daerahnya.
Keputusan Lengkap Mahkamah Konstitusi beserta dasar keputusannya dalam pembatalan UU No. 17/2012 ... more Keputusan Lengkap Mahkamah Konstitusi beserta dasar keputusannya dalam pembatalan UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan d... more Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. SIPD meliputi : 1. Data Berbasis Elektronik/e-Database, adalah aplikasi yang mendokumentasikan serta mengadministrasikan data dan informasi kondisi daerah berbasis daring. 2. Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah merumuskan kebijkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring. 3. Evaluasi Berbasis Elektronik/e-Monev adalah aplikasi yang digunakan untuk menilai dan mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis daring. 4. Pelaporan Berbasis Elektronik/e-Reporting adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun dokumen analisis pembangunan daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis daring.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , 2018
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya
disingkat SPBE, di Instansi... more Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sekretariat Negara Pemerintah Republik Indonesia, 2018
Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah dasar peraturan ... more Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah dasar peraturan penerapan SPBE di seluruh tingkatan pemerintahan di Indonesia, mulai dari tingkat Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kelurahan, dan Desa.
Peraturan Pemerintah No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah adalah landasan pelaksanaan inovasi pemer... more Peraturan Pemerintah No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah adalah landasan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah. (Government Regulation No. 38/2017 is basis for implementation of innovation of local government and community in improvement of Public Services; empowerment and community participation; and increasing regional competitiveness).
Peraturan Presiden No. 59/2017 mengatur mengenai pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkel... more Peraturan Presiden No. 59/2017 mengatur mengenai pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah. (This President Regulation No. 59/2017 regulates the implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia from central government to regional level).
Uploads
Papers
Teaching Documents
1. Data Berbasis Elektronik/e-Database, adalah aplikasi yang mendokumentasikan serta mengadministrasikan data dan informasi kondisi daerah berbasis daring.
2. Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah merumuskan kebijkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring.
3. Evaluasi Berbasis Elektronik/e-Monev adalah aplikasi yang digunakan untuk menilai dan mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis daring.
4. Pelaporan Berbasis Elektronik/e-Reporting adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun dokumen analisis pembangunan daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis daring.
disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
1. Data Berbasis Elektronik/e-Database, adalah aplikasi yang mendokumentasikan serta mengadministrasikan data dan informasi kondisi daerah berbasis daring.
2. Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah merumuskan kebijkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring.
3. Evaluasi Berbasis Elektronik/e-Monev adalah aplikasi yang digunakan untuk menilai dan mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis daring.
4. Pelaporan Berbasis Elektronik/e-Reporting adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun dokumen analisis pembangunan daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis daring.
disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.